BUNTOK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), H Raden Sudarto menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan P3K dan pegawai paruh waktu sebagai korban.
Menurutnya, atas kondisi tersebut, DPRD Barsel mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan penghematan di tengah tekanan fiskal.
“Jangan sampai alasan efisiensi justru dipakai untuk merumahkan P3K maupun pegawai paruh waktu karena mereka bekerja langsung melayani masyarakat,” ujarnya di Buntok, ibu kota Barsel, Jumat (17/4).
Ia mengatakan, banyak tenaga P3K dan pegawai paruh waktu ditempatkan di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pelayanan teknis lapangan.
“Kalau mereka dikurangi maka pelayanan publik juga bisa terganggu dan ini harus dipikirkan matang-matang,” katanya.
Ia menambahkan, efisiensi seharusnya dimulai dari memangkas belanja tidak produktif seperti kegiatan seremonial, rapat tidak penting hingga pengeluaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan yang mudah dipotong malah nasib pegawai kecil dan cari dulu anggaran yang bocor serta belanja tidak prioritas,” tambahnya.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan efisiensi anggaran tidak menimbulkan dampak sosial baru bagi masyarakat Barito Selatan.
Sementara itu, ancaman meningkatnya angka pengangguran menjadi perhatian jika tenaga P3K dan pegawai paruh waktu dirumahkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah penataan anggaran yang tepat diharapkan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat. (am)
